5 kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Komoditi Ekspor

Ketika dilantik sebagai presiden, ekspor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 58.5 milyar atau naik 15.08 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003. Impor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 37.8 milyar atau naik tajam 40.7 % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yaitu US $ 26.87 milyar.

Menyelesaikan Masalah GAM di Aceh

Kebijakan soal Aceh ditunjukkan presiden dengan memperpanjang status darurat sipil. Pada hari ke-26 memerintah, presiden mengunjungi Aceh. Kunjungan selama empat jam tersebut dijaga ketat. Presiden mengajak GAM untuk mengakhiri separatisme yang diimplementasikan pada tanggal 28 Januari 2005.

Hal ini diwujudkan dengan mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui Crisis Management Initiative pimpinan Martti Ahtisaari. Perundingan tersebut berhasil membuahkan kesepakatan perdamaian antara Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Pelunasan Utang Terhadap IMF

Pelunasan utang terhadap IMF pada bulan Oktober 2006. Pelunasan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu : tahap pertama pada Juni 2006 dengan nominal US $ 3,7 milyar. Dan tahap kedua pada bulan Oktober 2006 sebanyak US $ 3,2. Pelunasan utang yang lebih cepat merupakan komitmen untuk melepaskan negara dari ketergantungan terhadap IMF.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, harga BBM dinaikkan sebanyak 3 kali. Kebijakan ini ditempuh sebagai akibat melambungnya harga minyak di pasaran dunia, sehingga menekan APEN. Namun, kemudian seiring dengan penurunan harga minyak dunia, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk menurunkan harga BBM. Dalam satu bulan pemerintah menurunkan harga minyak sebanyak 2 kali, yaitu : pada tanggal 1 dan 15 Desember 2008. Pada tanggal 15 Januari 2009 BBM pun kembali diturunkan untuk yang ketiga kalinya.

Menaikkan Harga BBM

Kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan guna mengurangi subsidi BBM. Pemerintah menilai subsidi BBM dinilai belum dapat dinikmati oleh rakyat kecil dan hanya menguntungkan kelas menengah ke atas. Pemerintah pun mengalihkan subsidi dalam bentuk Program Dana Kompensasi Sosial. Bentuk dari program ini antara lain pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyediaan beras murah, dan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.

5. Pemerintah mengalokasikan dana 20 persen sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respon positif atas keputusan tersebut.

Biodata Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono salah satu jenderal Republik Indonesia lahir 9 September 1949. Lulusan terbaik AKABRI Angkatan 1973 dengan menyandang penghargaan Adhi Makayasa. Karir militernya terbilang cepat. Semua jalur komando pernah dilaluinya, baik di pasukan, staf, pendidikan, maupun teritorial. Begitu juga pendidikan.

Selain lulus Sesko Angkatan Darat beliau pernah mengenyam pendidikan militer di fort Benning dan Fort Leavenworth, dua institusi pendidikan militer terpandang di Amerika Serikat.

Susilo Bambang Yudhoyono dinilai cocok untuk dikelompokkan sebagai tentara pemikir. SBY dikenal rajin belajar menambah ilmu. Setelah meraih Master of Arts dari Webster University, Amerika, beliau kemudian menempuh studi doktoral bidang ekonomi di Institut Pertanian Bogor.

Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan keluar dari TNI, setelah ditarik masuk kabinet sebagai menteri Pertambangan dan Energi di era kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah itu, di kabinet yang sama ia beralih menjadi Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan.

Pada pemilu 2004, beliau terpilih sebagai presiden Republik Indonesia dengan wakilnya Jusuf Kalla dan dilantik secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2004.

Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2009.

Pemilu masa SBY

Pada masa pemerintahan SBY dilaksanakan Pemilihan Umum yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.

Pemilu legislatif

Pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009. Pelaksanaan pemilu ini sempat diwarnai dengan permasalahan seputar DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pemilu 2009 diikuti oleh partai peserta pemilu yang semakin banyak dan beragam. Pemilu diikuti oleh 40 partai politik yang terdiri dari 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal.

Dari 40 partai politik tersebut 10 partai besar yang memperoleh perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
1	Demokrat	21.703.137	20,85
2	Golkar	15.037.757	14,45
3	PDIP	14.600.091	14,03
4	PKS	8.206.955	7,88
5	PAN	6.254.580	6,01
6	PPP	5.533.214	5,32
7	PKB	5.146.122	4,94
8	Gerindra	4.646.406	4,46
9	Hanura	3.922.870	3,77
10	PBB	1.864.752	1,79

Pemilihan presiden 2009

Pemilihan presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 April. Tiga capres dan cawapres turut bersaing untuk menuju kursi kepresidenan. Pemilihan presiden yang menurut Undang-undang dapat berlangsung 2 putaran ternyata dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono dengan satu putaran. Mereka memperoleh 60.80 % suara. SBY pun kembali menduduki jabatan presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya.

Adapun hasil perolehan suara pemilihan presiden 2009 adalah sebagai berikut :

No.	Capres dan Cawapres	Perolehan Suara
1	Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto	20,79 %
2	Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono	60,80 %
3	Jusuf Kalla dan Wiranto	12,41 %

Web Sejarah