Setelah sebelumnya telah kita bahas Perkembangan Islam di Malaka, kali ini akan diulas tentang Perkembangan Islam di Sarawak Sulu dan Mindanau. Isa-sisa kerajaan Sriwijaya ditumpas oleh Majapahit. Sejumlah pangeran dan prajurit melarikan diri ke berbagai wilayah Melayu. Di Pulau Jolo terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Baguinda.
Menurut satu riwayat sejarah, seorang Arab yang melakukan perjalanan dari Sumatra ke Kalimantan menikahi seorang anak percampuran raja Baguinda pada tahun 1450 Maehi. Setelah itu, semua sultan Sulu menyatakan diri sebagai keturunan dari sultan pertama.
Islam yang berkembang di Sulu dan Filipina Utara dibawa oleh para pedagang dan da’i Malaka, sehingga Spanyol melaporkan bahwa sebelum terbentuk kesultanan Islam di Filipina telah ada perkampungan muslim tahun 1514 M.
Pada tahun 1511 M, pusat perdagangan Islam (Malaka) jatuh ke tangan Portugis. Anggota keluarga kerajaan melarikan diri ke berbagai daerah untuk mengungsi. Setelah Malaka jatuh, Brunei muncul sebagai pusat perdagangan bagi umat Islam tahun 1520 M.
Sultan Muhammad yang berkuasa di Brunei didukung oleh saudaranya di Johor, Ahmad. Sultan yang berkuasa berikutnya adalah Nakoda Ragam dengan gelar Sultan Bolkiah. Pada zamannya, Brunei berkembang dan angkatan perang dibentuk.
Pada tahun 1565 M, Spanyol menaklukkan Filipina dan penganut Katholik. Dalam melakukan perluasan kekuasaan di Filipina, Spanyol mendapat perlawanan dari tiga kesultanan Islam, yaitu : Sulu, Maguindanan, dan Bayan. Sejak itu, Islam tidak melakukan gerakan senjata (1973 – 7976) yang memaksa Manila menandatangani perjanjian perdamaian yang terkenal dengan nama Perjanjian Tripoli yang memberi otonomi penuh bagi Moro.
Pemerintah Filipina tidak bisa mematuhi Perjanjian Tripoli, sehingga pada tahun 1977, terjadi lagi perang antara muslim dengan pemerintah. Nur Misuari mendapat tantangan dari fraksi lain, ayitu Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang konservatif dan kelompok reformis MNLF (MNLF-RG) yang modernis.
Pada zaman Corozon Aquino, Manila gagal meneruskan negoisasi yang berpijak pada perjanjian Tripoli. Akan tetapi, pemerintah berjanji akan memberikan otonomi terbatas kepada Moro. Meskipun demikian, MNLF telah menarik diri dari negoisasi dan bahkan menyerukan kepada fraksi-fraksi Moro lainnya.
Baca juga: Perkembangan Islam di Brunei Darussalam
