Struktur pemerintahan masa Kerajaan Kediri
Dari struktur pemerintahan, masa perkembangan Kerajaan Kediri hanya kira-kira satu abad. Perubahan yang terjadi di bidang struktur pemerintahan, terbukti dari prasasti-prasasti masa Kediri yang masih menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya, misalnya Rakyan Mahamantri i Hino sebagai orang kedua sesudah raja.
Namun, ada pula keterangan baru yaitu penyebutan Panglima Angkatan Laut (Senopati Sarwaja) dalam prasasti Jaring. Meskipun tidak berarti pada masa sebelumnya tidak ada angkatan laut, penyebutan tersebut tentunya mempunyai makna khusus. Barang kali pada masa Kediri ini, peran angkatan lautan makin besar, tidak saja sebagai penjaga keamanan negara, tetapi juga mengamankan perdagangan interinsuler maupun internasional.
Satu hal yang perlu dicatat adalah adanya aspek demokrasi yang memungkinkan rakyat mengajukan permohonan kepada raja. Meskipun hal-hal seperti ini juga sudah dikenal pada masa sebelumnya, sebagian besar prasasti Kediri merupakan permohonan rakyat kepada raja agar anugerah yang sudah diterima dari raja sebelumnya dikukuhkan dalam prasasti batu, ditambah dengan anugerah raja yang sedang memerintah.
Permohonan kepada raja ini disampaikan kepada salah satu pejabat. Pada umumnya, permohonan ini dikabulkan oleh raja, mengingat rakyat yang memohon tersebut sudah pernah berjasa atau menunjukkan kesetiaan kepada raja.
Hal yang juga penting adalah adanya samya haji atau bawahan raja penguasa daerah dalam struktur Kerajaan Kediri. Meskipun sudah dikenal sejak periode sebelum Kediri, tampaknya samya haji pada masa Kediri cukup besar perannya dalam pemerintahan pusat kerajaan.
Sepertinya yang disebutkan dalam prasasti Banjaran, samya haji di Banjaran mendorong raja Janggala terusik untuk merebut kembali tahtanya. Kemudian dengan bantuan samya haji di Banjaran dan rakyatnya, Janggala merebut kembali dan berhasil menduduki tahtanya kembali.