Pembangunan Nasional Masa Orde Baru

Sidang Umum MPRS Tahun 1968

Tahun 1968, tepatnya tanggal 21-30 Maret diadakan Sidang Umum MPRS yang menetapkan antara lain:

Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden RI.
Akan dibentuk Kabinet Pembangunan.

Kabinet Pembangunan I

Sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS 1968, dibentuklah Kabinet Pembangunan I. Kabinet ini melaksanakan 5 macam program yang disebut Pancakrida. Yang isinya:

Menciptakan ketenangan politik
Menyusun dan merencanakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Melaksanakan Pemilihan Umum.
Mengadakan pembersihan aparatur negara.
Mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI dan penyeleweng-penyeleweng Pancasila.

Pelantikan Kabinet Pembangunan 1

Pancakrida Kabinet Pembangunan I tersebut ternyata dapat dilaksanakan dengan baik. Stabilitas politik dapat diciptakan. Pembersihan sisa-sisa pemberontak G 30 S/PKI dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk menanggulangi penyeleweng-penyeleweng Pancasila.

Dengan modal stabilitas nasional itulah pembangunan di segala bidang dapat dilaksanakan. Pada tanggal 1 April 1969 dimulai Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap I. Pelita tahap I ini meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.

Kabinet Pembangunan II

Pada tanggal 3 Juli 1971 pemerintah melaksanakan Pemilu II untuk memilih anggota DPR RI dan menetapkan MPR. Anggota MPR ini dilantik pada tanggal 1 Oktober 1972. Sebagai ketuanya terpilih K.H. Idham Kholid. Hal ini merupakan bukti pembangunan di bidang politik.

Bulan Maret 1973 MPR mengadakan sidang. Keputusan penting yang dihasilkan antara lain:

Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Jenderal Soeharto terpilih sebagai Presiden RI dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Wakil Presiden, periode tahun 1973-1978.

Tugas Kabinet Pembangunan II

Setelah itu Presiden menyempurnakan susunan kabinet sehingga lahirlah Kabinet Pembangunan II. Tugasnya melaksanakan tujuh program yang disebut Saptakrida. Beberapa kridanya antara lain:

Meningkatkan dan memelihara stabilitas ekonomi.
Meneruskan pelaksanaan tahun kelima Pelita I dan melaksanakan Pelita II.
Menyelenggarakan Pemilu yang ke-3.

Sasaran Pelita II

Dalam kegiatan pembangunan, sasarannya sudah mulai ditingkatkan. Adapun sasaran dari Pelita II adalah meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Dalam rangka melaksanakan Saptakrida Kabinet Pembangunan II, telah dilaksanakan Pemilihan Umum III pada tanggal 2 Mei 1977. Terbentuklah kemudian DPR RI dan MPR. H. Adam Malik terpilih sebagai ketua MPR. Kemudian pada tanggal 11-23 Maret 1978 diadakan Sidang Umum MPR, yang hasilnya sebagai berikut:

Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1978-1983.
Menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI dan H. Adam Malik sebagai wakil presiden.

Kabinet Pembangunan III

Tanggal 29 Maret 1978, Presiden mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan III. Kabinet Pembangunan ini dibebani lima tugas pokok, yaitu:

Melanjutkan pelaksanaan tahun kelima Pelita II.
Menyusun Repelita III sesuai dengan Tap MPR No.IV/MPR/1978.
Melaksanakan Pelita III sampai tahun keempat dan menyiapkan tahun terakhirnya berupa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun terakhir Pelita III.
Melaksanakan Tap MPR No.II/1978, tentang P4.
Melaksanakan Tap MPR No.II/1978, tentang Pemilu yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 1982.

Sasaran Pelita III

Di dalam kegiatan pembangunan, telah memasuki Pelita ke-3. Pelita ini ditekankan pada sektor pertanian yang menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

Adapun 7 sasaran tersebut, diantaranya yang termasuk dalam Trilogi pembangunan, yakni:

Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya (unsur pemerataan).
Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (unsur pertumbuhan/peningkatan).
Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap (unsur stabilitas).

Kabinet Pembangunan IV

Selanjutnya untuk mewujudkan tugas pokok atau Pancakrida Kabinet Pembangunan III, maka pada tanggal 3 Mei 1982 telah dilaksanakan Pemilihan Umum IV. Maka terbentuklah kemudian DPR RI dan MPR. Terpilih sebagai ketua MPR adalah H. Amirmachmud. Setelah terbentuk, kemudian pada tanggal 1-11 Maret 1983, MPR itu menetapkan antara lain:

Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1983-1988.
Menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI dan Jenderal Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden.

Tugas Pokok Kabinet Pembangunan IV

Setelah itu, Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan IV. Kabinet ini yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan berikutnya. Sehubungan dengan itu, maka tugas pokok dari kabinet ini sebagaimana tercantum pada Pancakrida Kabinet Pembangunan IV adalah:

Meningkatkan Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang makin mantap.
Meningkatkan pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Meningkatkan pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987.

Tujuan Pelita IV

Dalam kegiatan pembangunan, telah dimulai tahapan Pelita IV. Tujuan dari Pelita ini adalah :

Untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.
Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sasaran Pelita IV

Sesuai dengan tujuan itu maka pada Pelita IV lebih menekankan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hal ini akan dikembangkan terus pada pelita-pelita berikutnya.

Pelaksanaan Pelita IV sangat penting artinya. Sebab pada Pelita ini justru diusahakan untuk terciptanya kerangka landasan bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus guna memperkokoh landasan tersebut dalam Pelita V. Dengan ini diharapkan pada Pelita VI, bangsa Indonesia sudah benar-benar tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian beberapa kegiatan pembangunan di segala bidang yang telah ditempuh oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pelita demi pelita. Pelaksanaan pembangunan dengan tahap-tahap Pelita itu akan terus dijalankan sampai Pelita V, VI bahkan seterusnya sampai masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan itu dapat tercapai.