Memasuki tahun 1945, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan semakin berkobar. Tetapi sebaliknya kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terjepit. Bahkan kedudukannya di Asia juga sudah terkepung. Oleh karena itulah maka untuk memikat hati bangsa Indonesia, terpaksa berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.
Pembentukan BPUPKI
Sehubungan dengan itu, Jepang membentuk semacam Dewan Rakyat yang dinamakan Cou Sangi In. Kemudian tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau Dokuritzu Junbi Cosakai. Badan ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh dr, Rajiman Wedyodiningrat.
BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari berikutnya yakni tanggal 29 Mei mulai mengdakan sidang. Pada garis besarnya BPUPKI melaksanakan dua kali sidang, yaitu:
1. Sidang pertama berlangsung tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
Pembicaraan dipusatkan pada perumusan dasar dan falsafah bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut tampil 2 orang tokoh yang berpidato menyampaikan konsepnya.
Pertama, tanggal 29 Mei 1945, Moh Yamin dan kedua tanggal 1 Juni, oleh Ir. Soekarno. Masing-masing mengemukakan 5 asas sebagai dasar dan falsafah negara. Menurut Ir. Soekarno 5 asas yang disampaikannya itu atas usul seorang teman ahli bahasa dinamakan Pancasila.
2. Sidang ke-2 berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945.
Pada persidangan yang kedua ini pembicaraan dipusatkan pada soal Undang-Undang Dasar (UUD). Setelah diserahkan kepada Panitia Hukum Dasar, BPUPKI berhasil pula menyusun Rancangan UUD.
Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta
Masa selang di antara sidang pertama dengan sidang kedua tersebut, Panitia Sembilan dalam BPUPKI berhasil merumuskan asas dan tujuan Negara Indonesia Merdeka yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk dalam Panitia Sembilan tersebut adalah:
- Ir. Soekarno
- Drs. Moh Hatta
- Mr. Moh. Yamin
- Mr. Ahmad Subarjo
- Mr. A.A Maramis
- Abikusno Cokrosuyoso
- Abdulkahar Muzakir
- H. Agus Salim
- Wachid Hasyim
Pembentukan PPKI
Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebagai ketua diangkat Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Jumlah anggotanya semula 20 orang, kemudian ditambah 7 orang atas kehendak orang-orang Indonesia dan tanpa seizin Jepang. Dengan demikian PPKI itu bukan murni buatan Jepang.
Sebelum PPKI dapat bersidang, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat dipanggil Marsekal Terauchi ke Dalat, kira-kira 300 km sebelah utara Saigon. Tanggal 9 Agustus 1945 ketiga tokoh itu berangkat dari Indonesia menuju Dalat. Terauchi menyatakan setuju dengan pembentukan PPKI dan sekaligus menyerahkan kemerdekaan Indonesia itu kapan akan dilaksanakan.
Tanggal 15 Agustus 1945 ketiganya datang kembali ke Indonesia. Mereka langsung ditemui para pemuda dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena pada waktu itu pemuda sudah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah. Tetapi Bung Karno dan Bung Hatta belum memenuhi tuntutan golongan pemuda.
Peristiwa Rengasdengklok
Dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan pemuda, maka kelompok pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Yusuf Kunto dan Singgih pada tanggal 16 Agustus 1945 sepakat untuk mengasingkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari Jakarta dan dibawa ke ke Rengasdengklok.
Para pemuda mendesak agar Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan Rengasdengklok. Hal ini juga ditolak oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta. Di tengah-tengah pertentangan pendapat itu, pada sore harinya, tanggal 16 Agustus datanglah Mr. Ahmad Subarjo.
Atas jaminannya maka semua sepakat untuk mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Mr. Ahmad Subarjo juga meyakinkan bahwa proklamasi kemungkinan besar dapat dilaksanakan pada esok harinya.
Sesampainya di Jakarta, malam itu juga tanggal 16 Agustus 1945, mereka mengumpulkan anggota PPKI dan beberapa pemimpin lainnya untuk membicarakan persiapan Proklamasi Kemerdekaan. Mereka ini berkumpul di rumah Laksamana Maeda (Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta), di jalan Imam Bonjol No.1.
Rapat itu berlangsung sampai tanggal 17 Agustus 1945 dini hari dan sudah berhasil menyusun naskah Proklamasi. Naskah itu pertama kali masih tulisan tangan.
Yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Kemudian atas usul Sukarni, teks Proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia. Semua sepakat. Kemudian konsepnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Hasil ketikkan itulah yang merupakan teks Proklamasi yang otentik (resmi). Mereka juga sepakat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu juga.
Baca juga: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan pengakuannya
